Home » Berita » KAKI Jatim Soroti Bantuan Program BSPS 33.000 KK di Jawa Timur, Minta KPK Turun Tangan

KAKI Jatim Soroti Bantuan Program BSPS 33.000 KK di Jawa Timur, Minta KPK Turun Tangan

admin 06 Mei 2026 248

Pratamanews.com // JAKARTA // Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur yang melonjak drastis hingga menyasar 33.000 kepala keluarga (KK) mulai menuai sorotan tajam.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebelumnya melakukan kunjungan langsung ke lokasi calon penerima di Surabaya sebagai bagian dari percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lonjakan angka penerima yang signifikan dari sekitar 3.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 33.000 unit tahun ini dinilai sebagai langkah besar pemerintah dalam mengatasi rumah tidak layak huni (RTLH).

“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” ujar Maruarar saat peninjauan, Ahad (03/05/2026).

Dalam skema program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Pemerintah juga mengklaim program ini mampu menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.

Namun di balik angka fantastis itu, Ketua KAKI Jawa Timur, Moh Hosen, justru mencium potensi persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan.

Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap program tersebut.

“Anggaran yang sangat besar ini rawan disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat. Kami meminta KPK segera melakukan monitoring dan audit, khususnya terkait validitas data penerima dan mekanisme penyaluran,” tegas Hosen,” Selasa (5/05/2026)

Menurutnya, peningkatan jumlah penerima yang sangat drastis dalam waktu singkat berpotensi membuka celah praktik penyimpangan, mulai dari data fiktif, mark-up material, hingga permainan dalam penunjukan pelaksana di tingkat bawah.

KAKI Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses verifikasi penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Jangan sampai program yang seharusnya membantu rakyat kecil justru dijadikan ladang bancakan. Ini harus diawasi serius,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait permintaan tersebut. Namun desakan dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan akan terus menguat seiring besarnya anggaran yang digelontorkan dalam program BSPS tahun ini.

(Redho)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Related post
Kapolda Sumsel Pimpin Program Belida di Komplek Pakri, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

PALEMBANG || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 || Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin kegiatan Program Belida (Bersih Lingkungan dan Asri) yang dirangkaikan dengan coffee morning serta pengecekan sarana dan prasarana di Komplek Pakri, Kota Palembang, Sabtu (21/11/2026).   Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut diikuti Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., Irwasda Polda Sumsel …

Kapolda Sumsel dan Gubernur Canangkan Gerakan Green Policing, 199 Ribu Bibit Pohon Disiapkan untuk Penghijauan

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

PALEMBANG || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Polda Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan gerakan Green Policing melalui penanaman 5 juta pohon secara serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., bersama Gubernur Sumatera Selatan tersebut dipusatkan di Desa Gumay, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Jumat (20/11/2026).   …

KANIT RENAKTA TUNGGU LPSK DAN KPAI UNTUK TETAPKAN TERSANGKA DUGAAN PERSETUBUHAN ANAK: “APA HUBUNGANNYA? KAMI AKAN BERSURAT!”

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

BANYUWANGI || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Penegakan hukum perkara dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Banyuwangi kini dipertanyakan. Bukan karena pelakunya belum tertangkap. Tapi karena penyidiknya disebut masih menunggu.   Menunggu siapa? Menunggu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).   Padahal, LPSK dan KPAI bukan penyidik. Tidak punya kewenangan menetapkan tersangka. Tidak …

Polda Sumsel Ungkap Kasus Eksploitasi hingga Pengiriman PMI Nonprosedural ke Arab Saudi

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

PALEMBANG || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026) tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menangani empat korban perempuan …

Polda Sumsel Matangkan Redistribusi Personel, Perkuat Program Polres Kuat dan Polsek Tangguh

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

PALEMBANG || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Polda Sumatera Selatan mematangkan langkah redistribusi personel guna mendukung program prioritas Kapolri dalam mewujudkan Polres Kuat dan Polsek Tangguh. Upaya tersebut dibahas melalui rapat pendataan dan pengusulan redistribusi personel yang dipimpin Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H., di Mapolda Sumsel, Jumat (20/11/2026).   Rapat yang berlangsung mulai …

Undercover Buy Berujung Penggerebekan, Polisi Amankan Dua Pria dan Sita Sabu 11,04 Gram di Empat Lawang

Taufiq Rahmansyah

21 Nov 2026

EMPAT LAWANG || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Satuan Reserse Narkoba Polres Empat Lawang Polda Sumsel mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu melalui metode penyamaran atau undercover buy di kawasan Talang Banyu, Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Kamis (19/11/2026) dini hari.   Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial K (36) dan AB (38) …