BANYUWANGI || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 ||  Penegakan hukum perkara dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Banyuwangi kini dipertanyakan. Bukan karena pelakunya belum tertangkap. Tapi karena penyidiknya disebut masih menunggu.

 

Menunggu siapa? Menunggu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

 

Padahal, LPSK dan KPAI bukan penyidik. Tidak punya kewenangan menetapkan tersangka. Tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan.

 

Lalu, apa hubungannya?

 

Pertanyaan tajam itu dilontarkan Safii, yang mengawal perkara tersebut. Ia mengaku heran, bagaimana mungkin kewenangan penyidik yang diatur KUHAP justru digantungkan pada dua lembaga yang fungsinya berbeda.

 

“Pertanyaan saya sederhana, apa hubungannya LPSK dan KPAI dengan kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka? Jangan sampai proses penegakan hukum justru terkesan bergantung pada lembaga lain, sementara penyidik memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah,” tegas Safii.

 

Secara hukum, fungsi kedua lembaga itu jelas dan tidak bisa ditukar.

 

LPSK bertugas melindungi saksi dan korban. Memberi perlindungan fisik, pendampingan, bantuan psikologis.

 

KPAI bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Menerima pengaduan, memfasilitasi, memberi rekomendasi kebijakan.

 

Tidak ada satu pasal pun yang menyebut LPSK dan KPAI sebagai syarat untuk menetapkan tersangka.

 

Syarat menetapkan tersangka itu diatur tegas: minimal dua alat bukti yang sah, pemeriksaan calon tersangka, dan gelar perkara. Bukan rekomendasi LPSK. Bukan rekomendasi KPAI.

 

“Jangan mencampuradukkan fungsi perlindungan korban dengan kewenangan penyidikan. Apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum, penyidik harus berani mengambil langkah hukum sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila masih ada kekurangan alat bukti, sampaikan secara terbuka apa yang menjadi kendalanya,” lanjut Safii.

 

Kalimat itu menohok. Jika alat bukti sudah cukup, kenapa tidak ditetapkan tersangka? Jika alat bukti belum cukup, apa yang kurang? Jangan diam. Jangan menggantung perkara anak.

 

Dalam perkara anak, hukum menuntut satu hal: kepentingan terbaik bagi anak.

 

Penundaan tanpa kejelasan bukan hanya soal administrasi. Itu soal trauma. Soal korban yang harus menunggu kepastian, sementara pelaku masih bebas beraktivitas.

 

Safii mengingatkan, penanganan perkara anak harus serius, profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut.

 

“Kepastian hukum merupakan hak setiap pihak, terlebih dalam perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak,” ujarnya.

 

Safii tidak berhenti pada kritik. Ia akan melangkah lebih jauh: bersurat resmi kepada pimpinan kepolisian.

 

Surat itu akan menuntut tiga hal yang selama ini tidak terjawab:

 

1. Apakah benar penetapan tersangka harus menunggu LPSK dan KPAI?*

2. Apa dasar hukumnya? Pasal berapa?*

3. Apa kendala konkret yang menyebabkan perkara ini belum mendapatkan kepastian?*

 

“Kami akan bersurat secara resmi. Kami ingin mengetahui apakah benar penetapan tersangka harus menunggu LPSK dan KPAI, apa dasar hukumnya, dan apa kendala konkret yang menyebabkan perkara ini belum mendapatkan kepastian. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses hukum berjalan tanpa arah yang jelas,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, surat itu bukan intervensi. Itu kontrol. Itu pengawasan masyarakat yang dijamin undang-undang.

 

“Jangan sampai hak-hak anak sebagai korban terabaikan hanya karena persoalan koordinasi yang tidak dijelaskan secara terang. Kami menghormati kewenangan penyidik, tetapi kami juga memiliki hak untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan setiap proses yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.

 

 

Hingga berita ini disusun, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Unit Renakta Satreskrim Polresta Banyuwangi belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan menunggu LPSK dan KPAI serta perkembangan penyidikan perkara tersebut.

 

PratamaNews.com membuka ruang hak jawab kepada Kanit Renakta, Kasat Reskrim, maupun Kapolresta Banyuwangi untuk memberikan penjelasan secara berimbang sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

Satu pertanyaan masih menggantung di Banyuwangi:

 

Jika alat bukti sudah cukup, mengapa tersangka belum ditetapkan? Jika belum cukup, apa yang kurang?

Publik menunggu jawaban. Korban anak lebih menunggu kepastian.