Pratamanews.com – Surabaya – Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) menyatakan membatalkan rencana aksi demonstrasi ke Balai Kota Surabaya yang sebelumnya direncanakan sebagai bentuk protes terhadap video viral tentang juru parkir liar yang dinilai menyudutkan salah satu suku.
Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan antara FSMI dan Pemerintah Kota Surabaya yang digelar pada Jumat malam (13/6/2025) di Balai Kota Surabaya. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk tidak memperkeruh suasana dan berkomitmen menjaga keharmonisan antarwarga.
Baihaki Akbar selaku Koordinator FSMI menegaskan bahwa pihaknya memilih jalur dialog demi menjaga kondusivitas kota dan menghindari konflik horizontal yang lebih luas. Ia menyebutkan bahwa video yang sempat beredar sebelumnya telah menimbulkan kegaduhan di media sosial karena menyinggung identitas etnis.
“Video tersebut telah membentuk opini negatif yang menyudutkan satu suku tertentu, dalam hal ini suku Madura. Padahal tidak semua orang Madura bertindak seperti yang digambarkan. Karena itu kami sepakat, cukup sampai di sini dan tidak perlu diperluas,” Sabtu (14/6/2025).
Lebih lanjut, Baihaki menjelaskan bahwa FSMI sejak awal tidak membenarkan praktik juru parkir liar. Namun ia menekankan, narasi yang dibangun dalam video tersebut seolah-olah mengeneralisasi tindakan segelintir oknum kepada seluruh kelompok etnis tertentu.
“Harapan kami, tidak ada lagi konten yang bisa memicu stigma atau menyudutkan satu kelompok suku. Kita semua harus bijak dalam bermedia sosial dan menjaga keberagaman,” tambahnya.
Meski batal menggelar aksi, FSMI tetap menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar ke depan pemerintah kota berhati-hati dalam menyampaikan pesan ke publik, terutama yang bisa memunculkan tafsir negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.
“Aksinya memang batal, tapi kami sampaikan langsung kepada Wali Kota agar ke depannya tidak membuat video atau pernyataan yang berpotensi membangun opini negatif terhadap satu suku. Itu intinya,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula langkah konkret penataan dan penertiban lahan parkir di wilayah Kota Surabaya, termasuk yang berada di sekitar toko modern. Pemkot Surabaya sendiri menegaskan akan menindak tegas praktik parkir liar yang merugikan warga.
Menanggapi hal itu, FSMI menyatakan dukungan terhadap program-program Pemkot Surabaya yang berdampak positif bagi warga. Baihaki menegaskan, pihaknya akan selalu berada di barisan yang mendukung kebijakan pro-rakyat, selama dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif.
“Program-program Pemkot Surabaya selama ini sudah banyak memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dan itu pasti akan kita dukung, karena bagian dari penghormatan kita kepada pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Pemkot Surabaya belum memberikan pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Pemkot menyambut baik itikad damai dan semangat dialog yang ditunjukkan oleh FSMI.
Diketahui, video tentang praktik juru parkir liar yang sebelumnya viral di media sosial menjadi pemicu polemik karena menyoroti oknum parkir yang melakukan pungutan di luar ketentuan. Konten tersebut kemudian mendapat kritik dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk FSMI, karena dianggap menyudutkan etnis tertentu.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, FSMI semula berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap narasi dalam video. Namun, pendekatan persuasif melalui dialog akhirnya membuahkan kesepakatan damai.
FSMI menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan prinsip kebersamaan dan menjaga semangat toleransi di Kota Surabaya yang multietnis. “Kita semua warga negara, mari bangun kota ini bersama-sama tanpa saling menyudutkan,” tutup Baihaki.
[4R]
