Pratamanews.com – BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali mengajukan permintaan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar penutupan total Jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember ditinjau ulang. Ia menilai penutupan penuh jalur tersebut menambah parah kemacetan yang sudah terjadi akibat pembatasan operasional kapal di Pelabuhan Ketapang.
Jalur strategis Gumitir dijadwalkan ditutup total mulai Kamis (24/7/2025) hingga 24 September 2025 untuk keperluan perbaikan besar oleh BBPJN Jawa Timur-Bali. Namun, Ipuk menegaskan bahwa penutupan total tersebut sangat berdampak terhadap arus lalu lintas, terutama saat akses penyeberangan di Pelabuhan Ketapang sedang terganggu.
“Kami kembali memohon kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif utama saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya sudah sangat dirasakan masyarakat saat ini,” ujar Ipuk usai memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (24/7/2025).
Ipuk menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi mendukung perbaikan infrastruktur, namun berharap metode pengerjaan bisa dilakukan tanpa menutup jalur sepenuhnya. “Kami bukan menolak perbaikan. Namun kami minta agar ada skema kerja lain. Jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah kami alami,” tegasnya.
Menurut laporan di lapangan, kemacetan parah terjadi di jalur Pantura Situbondo hingga kawasan Hutan Baluran. Kemacetan ini dipicu oleh pembatasan operasional kapal di Pelabuhan Ketapang menyusul adanya pemeriksaan kelaikan kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Penutupan total Jalur Gumitir memperburuk kondisi, karena jalur tersebut menjadi satu-satunya alternatif kendaraan dari Jember menuju Banyuwangi dan sebaliknya.
Untuk mengurangi beban lalu lintas, Ipuk mengusulkan agar diberlakukan sistem buka tutup di Jalur Gumitir. Ia menyarankan kendaraan kecil dan roda dua tetap dapat melintas, sementara kendaraan besar seperti truk dialihkan ke jalur lain melalui Situbondo.
“Skema buka tutup bisa dipertimbangkan, utamanya untuk kendaraan kecil. Sedangkan truk bisa diarahkan lewat jalur Situbondo,” usul Ipuk.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar menambah jumlah armada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang guna mengurai antrean kendaraan.
“Secara lisan kami sudah meminta kepada Kemenhub agar ada tambahan kapal di Pelabuhan Ketapang. Dalam waktu dekat kami juga akan menyampaikan permintaan resmi secara tertulis,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap solusi dari dua titik kemacetan ini bisa segera direalisasikan, agar aktivitas logistik dan mobilitas masyarakat tidak terganggu lebih jauh.
[4R]
