Pratamanews.com
Lampung Utara – Persoalan penyaluran pupuk bersubsidi kembali menjadi perhatian. Kali ini, sejumlah anggota kelompok tani di Desa Gunung Raja, Sungkai Barat, Lampung Utara.
Mereka mengeluhkan belum terpenuhinya penyaluran pupuk yang sebelumnya telah mereka pesan dan bayarkan melalui mekanisme kelompok tani.
Keluhan tersebut mencuat setelah tim media melakukan penelusuran lapangan pada hari Selasa (10/11/2026) sekira pukul 09.30 WIB.
Menyusul adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi dari kios kepada anggota kelompok tani. Dalam penelusuran tersebut, tim media menemui seorang narasumber berinisial A untuk menggali keterangan lebih lanjut.
Kepada awak media, A mengungkapkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi yang berkaitan dengan kios dan penyuluh pertanian berinisial SA di wilayah setempat dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan petani.
A juga menjelaskan peristiwa semacam ini bukan baru kali ini saja terjadi, bahkan sudah beberapa kali dan anggota kelompok tani juga sudah sering komplain.
Menurut keterangan A, kali ini sejumlah anggota kelompok tani telah menyetorkan uang untuk keperluan penebusan pupuk bersubsidi.
Persyaratan administrasi, termasuk penyerahan foto anggota, juga disebut telah dipenuhi. Namun, hingga sekitar satu bulan setelah pembayaran, pupuk yang diharapkan belum diterima secara keseluruhan.
Kondisi tersebut semakin menimbulkan keresahan karena saat ini petani tengah bersiap memasuki masa tanam seiring datangnya musim penghujan. Ketersediaan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting agar kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai jadwal.
A bahkan menyebutkan bahwa pupuk yang sempat diterima anggota kelompok tani bukan berasal dari kios yang selama ini diharapkan menjadi tempat penebusan. Melainkan didatangkan melalui kios lain yang berada di wilayah kecamatan setempat.
“Kami sudah setor sejumlah uang untuk penebusan pupuk tersebut, termasuk menyerahkan foto sebagai persyaratan. Tetapi pupuk yang diharapkan belum sepenuhnya tersalur. Bahkan, pupuk yang diterima kemarin bukan berasal dari kios yang seharusnya, melainkan dari kios lain yang ada di kecamatan setempat,” ungkap A.
A juga mengeluhkan adanya sejumlah alasan yang menurutnya belum memberikan kepastian mengenai kapan seluruh pupuk yang telah dibayarkan dapat diterima oleh anggota kelompok tani.
Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan distribusi. Ketidakpastian waktu penyaluran berpotensi mengganggu persiapan musim tanam. Terlebih ketika anggota kelompok tani telah mengeluarkan uang untuk memenuhi kewajiban penebusan pupuk.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, tim media selanjutnya berupaya menemui pihak kios yang berada di Desa Sinar Harapan guna meminta penjelasan terkait keluhan tersebut.
Namun, upaya pertemuan langsung belum berhasil dilakukan karena SA belum dapat ditemui. Komunikasi kemudian dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, SA menyampaikan bahwa dirinya sedang memiliki kegiatan sehingga belum dapat bertemu dengan tim media.
Dengan demikian, penjelasan mengenai penyebab keterlambatan penyaluran, mekanisme pembayaran, jumlah pupuk yang telah disalurkan, serta alasan penggunaan kios lain masih perlu diperjelas melalui keterangan pihak-pihak terkait.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait, khususnya dinas yang membidangi pertanian, penyuluh pertanian, serta instansi pengawas distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara A menyampaikan harapannya mewakili seluruh anggota poktan Desa Gunung Raja, agar penyaluran pupuk kedepannya bisa lancar.
“Harapan kami kedepannya, agar penyaluran pupuk bisa lancar sesuai harapan, intinya ketika kami menginginkan pupuk dan persyaratan sudah lengkap, pupuknya ada dan tidak tersendat lagi” lanjut A.
Transparansi mengenai alokasi pupuk, jumlah yang diterima kelompok tani, harga penebusan, bukti pembayaran, hingga waktu penyaluran merupakan hal penting untuk memastikan hak petani terpenuhi sesuai ketentuan. Apabila terdapat kendala distribusi, petani semestinya memperoleh penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyaluran, hal tersebut perlu ditelusuri oleh instansi berwenang berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini mengatur tata kelola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Prinsip utamanya adalah memastikan pupuk disalurkan dengan tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.
Artinya, keluhan petani mengenai keterlambatan penyaluran dan ketidakjelasan asal pupuk patut ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Karena itu, pemeriksaan tata kelola pupuk harus mengacu pada ketentuan Perpres 6/2025 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 113/2025.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Permentan ini mengatur pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk:
- Penetapan alokasi pupuk bersubsidi.
- Persyaratan dan validasi petani penerima.
- Mekanisme pengadaan dan penyaluran.
- Pengaturan titik serah dan distribusi.
- Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan sanksi administratif.
Peraturan ini telah diubah dengan Permentan Nomor 3 Tahun 2026, sehingga keduanya perlu dibaca sebagai satu kesatuan ketentuan yang berlaku.
Tim media akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak kios, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta instansi terkait agar persoalan ini memperoleh kejelasan. Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, koreksi, maupun hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
