BANYUWANGI  || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 || Keadilan tidak boleh tumpul ke bawah tajam ke atas. Dalam kasus dugaan persetubuhan dan penyebaran video bermuatan seksual yang menyeret nama BLD (18) sebagai korban, keluarga bersama penasihat hukum mendesak Polresta Banyuwangi bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa kompromi. (13/11/2026)

 

Melalui Kantor Hukum HARSA & PARTNERS, penasihat hukum BLD, Mas Harry, S.H., M.H., dan Nurul Syafi’i, S.H., M.H., menegaskan sikap: Fakta dan alat bukti harus jadi panglima, bukan prasangka, tekanan, atau kepentingan.

 

“Kami hanya menuntut keadilan, bukan keistimewaan. Hukum harus diuji lewat fakta, bukan lewat siapa yang lebih kuat,” tegas Mas Harry, dalam keterangan resminya.

 

1. BLD dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah menjalani pemeriksaan psikologis resmi di Biro Psikologi RS Bhayangkara Polda Jatim – membuktikan perkara ini ditangani serius dan ilmiah.

2. BLD telah resmi memperoleh perlindungan dari Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – statusnya sebagai korban yang dilindungi negara tidak bisa lagi diperdebatkan.

 

Dua fakta ini menjadi penanda tegas: korban berhak atas perlindungan dan pemulihan seutuhnya, sementara ABH tetap berhak atas perlakuan yang sesuai undang-undang. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling menegasikan.

 

Pihak keluarga secara terbuka meminta Kapolresta Banyuwangi memberikan atensi penuh terhadap perkara ini. Penyidik diminta bekerja cermat, proporsional, dan menyeluruh dalam memeriksa setiap keterangan dan alat bukti.

 

“Equality before the law tidak boleh hanya jadi slogan di dinding kantor. Harus diwujudkan. Tanpa diskriminasi. Dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Nurul Syafi’i.

 

Tim kuasa hukum mengingatkan: Perlindungan terhadap ABH bukan berarti pembenaran atas dugaan perbuatan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak korban.

 

Keluarga BLD menegaskan tidak pernah meminta perlakuan khusus. Tuntutan mereka sederhana dan konstitusional: tangani perkara ini sebagaimana mestinya.

 

“Negara harus hadir untuk melindungi korban. Hukum harus bekerja untuk menemukan kebenaran. Dan keadilan harus diberikan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang lebih kuat,” tutup pernyataan tersebut.

 

Pesan akhirnya jelas: Keadilan sejati bukan tentang memenangkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Keadilan adalah memastikan proses hukum berjalan benar, hak setiap pihak dihormati, dan kebenaran diuji melalui mekanisme hukum yang sah. (Tiem)