BANYUWANGI || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 || Advokat Nurul Safi’i, S.H., M.H., mengambil sikap keras. Ia menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Kapolresta Banyuwangi terkait dugaan lambannya penanganan perkara dugaan persetubuhan terhadap anak. Tak hanya berhenti di Polresta, Safi’i memastikan akan membawa persoalan ini hingga ke Kapolda Jatim, Kapolri, Kompolnas, hingga Ombudsman RI jika tak ada kejelasan. (16/12/2926 )
Langkah ini bukan sekadar protes. Ini adalah gugatan terbuka terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara perlindungan anak di Banyuwangi.
Menurut keterangan Kanit Renakta, berdasarkan petunjuk Bagwassidik, terlapor dalam perkara ini harus menjalani pemeriksaan psikologis. Alasan prosedural itu justru memicu tanda tanya besar dari kubu pembela korban.
Pertanyaan kritis pun dilayangkan Safi’i: Apakah Polresta Banyuwangi juga menerapkan prosedur yang sama terhadap tersangka anak di bawah umur dalam perkara serupa yang terjadi di Kecamatan Muncar?
“Apakah pemeriksaan psikologis tersebut merupakan standar penanganan perkara yang diterapkan secara konsisten terhadap setiap anak yang berhadapan dengan hukum, atau justru hanya diberlakukan terhadap saudara E?” tanya Safi’i tajam.
Ia menegaskan, jangan sampai publik menangkap kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Safi’i meminta Polresta Banyuwangi tidak bersembunyi di balik istilah petunjuk dan prosedur. Ia menuntut penjelasan terbuka kepada publik.
“Kami meminta Polresta Banyuwangi memberikan penjelasan secara terbuka: Apakah prosedur pemeriksaan psikologis tersebut juga diterapkan dalam perkara anak di bawah umur di Kecamatan Muncar? Jika berbeda, apa dasar pertimbangannya?” desaknya.
Menurutnya, jika prosedur itu hanya diberlakukan pada satu pihak, maka patut diduga ada standar ganda dalam penegakan hukum.
“Hukum harus ditegakkan secara adil, bukan berdasarkan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Safi’i menegaskan komitmennya untuk mengawal perkara ini hingga tuntas melalui jalur pengawasan kelembagaan.
“Kami akan segera melayangkan surat kepada Kapolresta Banyuwangi untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Jika tidak ada kejelasan, kami tidak akan berhenti di tingkat Polresta. Kami akan meneruskan surat kepada Kapolda Jawa Timur, Kapolri, Kompolnas, bahkan Ombudsman RI,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Kompolnas memiliki peran pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, sementara Ombudsman RI dapat memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik kepolisian.
“Kami menghormati kewenangan penyidik. Namun, penghormatan terhadap kewenangan tersebut bukan berarti menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi dan mengawasi jalannya pelayanan penegakan hukum. Perlindungan anak bukan sekadar slogan. Negara harus hadir,” pungkas Safi’i.
PratamaNews.com masih berupaya mengkonfirmasi secara resmi kepada Kanit Renakta Polresta Banyuwangi dan Bagwassidik terkait konsistensi penerapan pemeriksaan psikologis dalam perkara anak di Muncar versus perkara yang disorot Safi’i ini.








