Pratamanews.Com – Krian [Sidoarjo] – Aksi tak biasa dilakukan warga Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (20/4/2025). Kesal jalan desa mereka tak kunjung diperbaiki, warga menanam pohon pisang di tengah jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Jalan yang menjadi penghubung antar desa tersebut sudah mengalami kerusakan sejak sekitar empat bulan terakhir. Aspal mengelupas dan lubang-lubang besar menganga di berbagai titik, membuat pengendara motor dan mobil harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga menyebut, kondisi makin diperparah oleh minimnya penerangan jalan, terutama pada malam hari yang kerap memicu kecelakaan.
“Kalau malam sering pengendara motor jatuh, soalnya nggak kelihatan ada lubang besar,” ujar Sabaruddin, salah satu warga Desa Kemasan saat ditemui di lokasi kejadian.
Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa ada penanganan berarti dari pihak berwenang. Beberapa warga bahkan sempat secara swadaya menambal jalan menggunakan batu dan semen. Namun, tambalan tersebut tidak bertahan lama dan kembali rusak, terlebih setelah diguyur hujan.
Hal serupa juga disampaikan Nasir (39), warga lainnya. Ia mengaku geram dengan lambannya respons pemerintah dalam mengatasi permasalahan jalan rusak ini.
“Setelah hujan, air menggenang dan lubang-lubangnya nggak kelihatan. Banyak yang jatuh. Dulu warga sempat tambal sendiri, tapi rusak lagi,” kata Nasir.
Aksi penanaman pohon pisang yang dilakukan warga itu sempat membuat lalu lintas di sekitar jalan tersebut macet parah. Warga berharap, aksi simbolik ini bisa mengetuk hati pihak berwenang agar segera mengambil tindakan konkret.
Pohon pisang yang ditanam warga tersebut akhirnya dibuang oleh petugas sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda perbaikan jalan akan segera dimulai di kawasan tersebut.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Sidoarjo terus dilakukan. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua kerusakan jalan bisa langsung ditangani dengan cepat karena ada tahapan dan proses pengadaan yang harus dilalui, khususnya untuk perbaikan jalan berat.
“Ruas jalan di Sidoarjo itu panjangnya mencapai 500 kilometer. Perbaikannya memang bertahap. Kalau kerusakan ringan, bisa langsung ditangani oleh satgas jalan menggunakan babyroller. Tapi kalau rusaknya berat, itu harus lewat kontraktual. Jadi perlu waktu untuk pengadaan dan perjanjiannya,” terang Dwi Eko.
Ia juga mengklaim bahwa hingga saat ini sekitar 94 persen ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo telah selesai diperbaiki. Sisanya, sekitar 6 persen, masih dalam kondisi rusak ringan dan masuk dalam daftar antrean perbaikan.
“Pak Bupati sebelumnya menargetkan 80 persen jalan berlubang bisa selesai diperbaiki sebelum Lebaran. Dan kita sudah melampaui target itu. Kami juga sangat terbuka terhadap laporan masyarakat terkait titik-titik kerusakan jalan yang mungkin belum kami data, agar bisa segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Masalah jalan rusak bukan hal baru bagi warga Sidoarjo, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran atau perbatasan desa yang kerap luput dari perhatian. Setiap musim hujan tiba, laporan kerusakan jalan meningkat drastis. Selain faktor cuaca, beban kendaraan berat dan sistem drainase yang buruk turut mempercepat kerusakan jalan.
Meski pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk perbaikan cepat, namun sistem pelaporan yang tidak optimal serta alokasi anggaran yang terbatas sering kali membuat perbaikan hanya dilakukan tambal-sulam dan tidak bertahan lama.
Warga berharap, kejadian seperti ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses jalan yang layak dan aman.
“Kalau jalan terus rusak, ekonomi warga juga terganggu. Anak-anak sekolah susah lewat, pedagang juga kesulitan bawa dagangan. Jangan nunggu viral dulu baru diperbaiki,” keluh Nasir.
Aksi tanam pohon pisang di jalan rusak bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, dan sering kali menjadi simbol kritik terhadap birokrasi yang lamban. Di Sidoarjo sendiri, aksi serupa pernah dilakukan di beberapa kecamatan lainnya dalam beberapa tahun terakhir, namun hasilnya masih belum menunjukkan perubahan sistemik dalam percepatan penanganan infrastruktur.
Para pengamat kebijakan publik menilai, perlu adanya reformasi pada sistem penanganan aduan infrastruktur di tingkat pemerintah daerah. Penggunaan teknologi seperti pelaporan berbasis aplikasi dan pemantauan real-time kondisi jalan bisa menjadi solusi jangka panjang.
Selain itu, transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan proses perbaikan jalan dinilai penting agar tidak ada lagi warga yang harus menanam pohon pisang demi menarik perhatian pemerintah.
[4rri]
