Pratamanews.Com – Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara terbuka mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya untuk tahun 2025 sebesar Rp 12,3 triliun belum mampu mencakup seluruh kebutuhan belanja kota. Padahal, kebutuhan riil Surabaya mencapai Rp 20 triliun untuk menjalankan program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengeluaran rutin untuk pegawai.
“Dana yang tersedia jauh dari cukup. Untuk gaji pegawai saja, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat, kita harus mengalokasikan Rp 3,6 triliun,” kata Eri dalam pernyataan resminya, Senin (21/4).
Selain itu, sektor pendidikan yang diwajibkan mendapatkan alokasi minimal 20 persen dari APBD, atau sekitar Rp 2,46 triliun, menjadi beban pengeluaran wajib lainnya. Ditambah lagi, sektor kesehatan dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang ambisius, membutuhkan anggaran hingga Rp 500 miliar per tahun, dan total anggaran kesehatan yang dialokasikan menembus Rp 2,4 triliun.
“Setelah semua belanja wajib itu, dana yang tersisa hanya sekitar Rp 2 triliun. Kalau saya harus menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran seperti itu, artinya saya butuh waktu 10 tahun,” tegas Eri.
Ia menegaskan, kondisi ini membuat perencanaan anggaran menjadi sangat krusial. Sebab, sisa APBD yang terbatas harus benar-benar difokuskan pada pembangunan yang prioritas dan strategis.
“Porsi terbesar APBD kita sudah terkunci untuk keperluan yang tidak bisa ditawar, seperti gaji, pendidikan, dan kesehatan. Maka sisanya perlu direncanakan dengan sangat cermat,” ujar Eri.
Dalam menyikapi keterbatasan anggaran ini, Eri mendorong agar DPRD Kota Surabaya dan masyarakat turut dilibatkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan ke depan. Menurutnya, transparansi anggaran menjadi kunci agar warga mengetahui tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah kota.
“Saatnya warga Surabaya tahu kondisi riil ini. Kita harus tentukan bersama: mau pembangunan dikerjakan bertahap selama 10 tahun, atau kita cari alternatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)? Semua harus terbuka,” tutur Eri.
Eri menegaskan, tantangan ke depan membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer, tapi realistis. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kondisi fiskal kota dan bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan bisa tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran. [*]
