Pratamanews.com – Sidoarjo — Ketegangan politik kembali mencuat di Kabupaten Sidoarjo. Permintaan maaf Bupati Subandi dalam Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo pada Selasa (17/6/2025) tidak berhasil meredam kemarahan sejumlah legislator. Sebaliknya, puluhan anggota dewan memilih keluar dari ruang sidang (walk out), menunjukkan ketidakpuasan terhadap klarifikasi yang dianggap tidak tulus dan tidak menyentuh pokok permasalahan.
Sidang yang semula membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 itu awalnya dihadiri sekitar 36 anggota DPRD. Namun suasana berubah drastis saat Bupati Subandi menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi, terutama ketika menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat viral di media sosial pada 19 Maret 2025 lalu.
Pernyataan Subandi kala itu menyebut bahwa Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD tidak sejalan dengan visi-misi kepala daerah dan berpotensi menyerempet wilayah korupsi. Ia juga menyebut bahwa DPRD hanya bisa menghambur-hamburkan uang, sementara eksekutif bekerja keras meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Atas kalimat-kalimat yang menimbulkan friksi dan kegaduhan, dengan segala kerendahan hati dan demi menciptakan suasana kondusif, saya mohon maaf,” ujar Subandi saat membacakan jawaban atas PU Fraksi Gerindra.
Namun, pernyataan tersebut rupanya belum cukup. Usai pembacaan itu, interupsi muncul dari Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo yang juga anggota Fraksi Gerindra, Bambang Pujiono. Ia menyatakan sikap tegas: permintaan maaf itu dianggap tidak ikhlas dan tidak menyentuh inti masalah. Tak lama, ia pun berdiri dan meninggalkan ruang sidang, diikuti oleh anggota fraksi lainnya.
Gerakan walk out meluas. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN, NasDem-Demokrat, dan PKS-PPP turut keluar satu per satu. Hingga akhirnya, hanya tersisa sekitar 13-15 anggota DPRD yang bertahan di ruang sidang bersama pimpinan dewan.
Ironisnya, Partai Gerindra yang merupakan salah satu pengusung Subandi dalam Pilkada 2024 justru menjadi pihak pertama yang menunjukkan penolakan terbuka di ruang sidang. Aksi ini menggambarkan retaknya relasi antara eksekutif dan legislatif di Sidoarjo.
Ketua DPRD Abdillah Nasih atau akrab disapa Cak Nasih, yang memimpin sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Suyarno, tetap melanjutkan sidang hingga selesai. Dalam penutupan, ia menyampaikan pernyataan yang bernada damai.
“Tak ada gading yang tak retak. Kita semua pasti punya kekurangan. Jika Tuhan saja memaafkan hamba-Nya, mestinya kita sebagai manusia juga bisa saling memaafkan,” ujar Cak Nasih.
Ia juga menilai aksi walk out sebagai sikap politik individual dari masing-masing anggota dewan, bukan keputusan fraksi atau partai. Menurutnya, sikap resmi fraksi akan terlihat nanti dalam sidang berikutnya dengan agenda Pandangan Akhir (PA).
“Keputusan walk out bukan sikap fraksi. Nanti kita lihat di PA fraksi, karena itu membawa nama lembaga secara resmi. Sambil menunggu, lobi-lobi tentu akan dilakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar terlihat mengambil posisi berbeda. Tidak satu pun anggotanya yang keluar dari ruang sidang. Ketua Fraksi Golkar, Moh Nizar menegaskan bahwa pihaknya menganggap persoalan ini sudah selesai.
“Bupati sudah minta maaf. Bagi kami itu cukup. Fraksi Golkar solid dan semua anggota hadir hingga sidang selesai,” tegas Nizar yang berasal dari daerah pemilihan Krian.
Namun, tidak demikian dengan Fraksi PDI Perjuangan. Jubir fraksi, Kusumo Adhi, menyatakan bahwa partainya tetap teguh pada sikap awal. Ia menilai pernyataan Subandi telah mencederai martabat lembaga legislatif.
“Kami masih menganggap persoalan ini belum selesai. Sikap fraksi selanjutnya akan ditentukan berdasarkan arahan partai dan keputusan pimpinan fraksi,” ujarnya seusai sidang.
Sidang paripurna tersebut juga dihadiri hampir seluruh Kepala OPD, unsur Forkopimda, serta lembaga vertikal lainnya. Walaupun berjalan hingga akhir, suasana tegang dan dinamika politik yang terjadi mencerminkan kedalaman krisis kepercayaan antara DPRD dan Bupati.
Kini, publik menanti bagaimana fraksi-fraksi akan bersikap dalam Pandangan Akhir mendatang. Apakah perpecahan ini akan meruncing, atau ada peluang rekonsiliasi politik demi stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke depan?
[Ffn]
