BANYUWANGI ||PratamaNews.com| Usai dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono atau Yayan langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Rabu (3/6/2026). Salah satu agenda awalnya adalah berkoordinasi dengan Inspektorat serta meninjau langsung pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.

 

Yayan menegaskan, Inspektorat memiliki peran strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat menjadi garda penting untuk memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan yang berlaku.

 

“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan saat berdiskusi bersama Inspektur Banyuwangi, Choiril Ustadi.

 

Ia menambahkan, penguatan tata kelola pemerintahan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Hal itu dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program daerah agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

 

Sesuai arahan Bupati, lanjut Yayan, pemerintah daerah diminta terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan yang lebih terukur. Upaya tersebut diarahkan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

 

Yayan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan. Dengan sikap terbuka, kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi semakin meningkat.

 

Sementara itu, Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, sistem pengendalian yang baik akan membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

 

“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Ini akan menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ustadi. Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi terus melakukan perbaikan sesuai aturan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. (Tiem)