BANYUWANGI || 🌏PratamaNews.com🇮🇩 || Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online Detikposnews.com pada Sabtu (7/11/2026) terkait dugaan penebusan pengguna narkotika berinisial ZS di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Pengguna Narkotika (LRPPN) dengan dugaan pembayaran belasan juta rupiah yang dikaitkan dengan aktivis berinisial RD, perlu diluruskan mekanisme pemberitaannya. (08/11/2026)
Pemberitaan tersebut secara jelas tidak memenuhi kaidah cover both side dan verifikasi berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
1. BERITA MASIH BERBENTUK DUGAAN, BUKAN FAKTA:
Judul dan isi berita menggunakan frasa “Dugaan”. Namun, narasi yang dibangun sudah menggiring opini publik seolah-olah telah terjadi praktik komersialisasi rehabilitasi. Padahal, belum ada satu pun pernyataan resmi dari pihak LRPPN Banyuwangi, aktivis RD, maupun BNNK Banyuwangi yang dimuat sebagai pembanding.
2. MEKANISME PEMBIAYAAN REHABILITASI PERLU DILURUSKAN:
Publik perlu tahu, rehabilitasi narkotika memiliki dua skema:
– Rehabilitasi yang dirujuk negara (BNN/BNNK): Secara regulasi, biaya rehabilitasi bagi penyalahguna yang memenuhi asesmen memang ditanggung negara atau memiliki mekanisme subsidi.
– Rehabilitasi mandiri/komponen biaya penunjang: Lembaga rehabilitasi seperti LRPPN juga memiliki biaya operasional, akomodasi, konsumsi, pembinaan, dan pendampingan yang tidak semuanya dicover APBN. Inilah yang sering disalahartikan sebagai “penebusan”.
Tanpa klarifikasi dari LRPPN, berapa rincian belasan juta itu? Untuk apa? Biaya makan 3 bulan? Biaya pembinaan? Atau apa? Berita menjadi liar.
3. PENYEBUTAN INISIAL RD TANPA KONFIRMASI ADALAH PELANGGARAN ETIKA:
Menyebut inisial aktivis RD sebagai pihak yang menerima/menjadi perantara pembayaran belasan juta tanpa memuat hak jawab RD secara langsung adalah bentuk trial by the press. RD berhak menjelaskan, apakah ia sebagai pendamping keluarga, pengurus lembaga, atau hanya dicatut namanya.
4. BNNK BANYUWANGI JANGAN DIHAKIMI SEPIHAK:
Desakan agar BNNK “jangan lepas tangan” dalam berita tersebut adalah benar. Namun, BNNK juga harus diberi ruang klarifikasi: Apakah benar ZS adalah rujukan BNNK? Bagaimana SOP penempatan klien di LRPPN? Apakah BNNK mengetahui adanya pungutan tambahan?
REHABILITASI BUKAN KOMODITAS, TAPI JURNALISTIK JUGA BUKAN ALAT PENGHAKIMAN!
Prinsip kami di PratamaNews.com jelas: Rehabilitasi bukan komoditas bisnis. Tapi pemberitaan juga tidak boleh menjadi komoditas sensasi tanpa verifikasi.
Jika memang ada praktik jual-beli rehabilitasi, harus dibongkar dengan data, bukti transfer, kwitansi, dan pernyataan resmi. Bukan dengan narasi “muncul informasi” dan “masyarakat mempertanyakan” tanpa sumber yang jelas.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh, bukan potongan dugaan yang menimbulkan kecurigaan publik terhadap program negara yang seharusnya menyelamatkan generasi dari bahaya narkotika.
Untuk itu, PratamaNews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada:
– Ketua/Pengelola LRPPN Banyuwangi
– Aktivis berinisial RD
– Kepala BNNK Banyuwangi
– Keluarga ZS
Agar persoalan ini terang benderang, transparan, dan tidak menjadi fitnah yang merugikan semua pihak.
Transparansi adalah kewajiban lembaga, tapi keberimbangan adalah kewajiban jurnalis. (Tiem)
