Pratamanews.com

Lampung Utara – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Gunung Raja, Sungkai Barat, menjadi perhatian. Setelah tim media melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan pada hari Selasa (10/11/2026).

Program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.600.477.370.

Dengan pelaksana kegiatan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Gunung Raja dan waktu pelaksanaan selama 11 minggu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pekerjaan revitalisasi tersebut meliputi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang, lalu rehabilitasi ruang administrasi.

Juga rehabilitasi dua unit toilet beserta sanitasinya, pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta penataan lingkungan sekolah.

Namun, di balik besarnya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan tersebut. Tim media menemukan sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Salah satu temuan di lapangan berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Saat melakukan pemantauan, tim media melihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko pekerjaan.

Kondisi tersebut baru berubah setelah awak media mengingatkan para pekerja agar memperhatikan keselamatan selama menjalankan aktivitas konstruksi.

Padahal, pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung memiliki potensi bahaya, mulai dari tertimpa material, terkena benda tajam, paparan debu, hingga risiko terjatuh saat bekerja di ketinggian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan keselamatan kerja dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sebagai pekerjaan konstruksi, penerapan K3 bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bagian penting untuk melindungi keselamatan tenaga kerja.

Temuan lainnya berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja dari luar Kecamatan Sungkai Barat. Saat melakukan penelusuran, tim media memperoleh informasi bahwa terdapat sembilan orang pekerja yang berasal dari Kotabumi.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Riyadi, yang mengaku sebagai kepala rombongan atau kepala tukang dari Kotabumi.

Menurut Riyadi, dirinya bersama sejumlah pekerja lainnya diminta untuk ikut mengerjakan pembangunan revitalisasi di SDN Gunung Raja oleh seseorang yang disebut bernama Budian dari lingkungan dinas.

“Saya dari Kotabumi, di sini diminta orang dinas bernama Budian, untuk menjadi kepala rombongan. Saya mendapatkan gaji Rp130.000 untuk tukang, sedangkan kenek Rp100.000 dan dibayar mingguan. Untuk pekerja dari kecamatan setempat saya tidak tahu karena beda kepala tukangnya,” ungkap Riyadi kepada tim media.

Riyadi juga menyebut bahwa dirinya bersama pekerja dari Kotabumi telah berada di lokasi selama kurang lebih enam hari sejak mulai bekerja.

Adanya keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja, siapa pihak yang memiliki kewenangan melakukan penunjukan, serta bagaimana koordinasi perekrutan dilakukan dengan P2SP sebagai pelaksana program.

Perlu diketahui, program revitalisasi melalui mekanisme swakelola diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar sekolah, termasuk melalui pelibatan tenaga kerja lokal dan pembelian material dari toko setempat. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja dari luar daerah bukan serta-merta merupakan pelanggaran.

Namun, apabila tenaga kerja lokal tersedia dan memenuhi kualifikasi, perlu ada penjelasan mengenai pertimbangan penggunaan pekerja dari luar kecamatan.

Tim media menilai persoalan ini perlu diklarifikasi agar pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai prinsip swakelola, partisipasi masyarakat, dan tujuan pemberdayaan ekonomi warga sekitar.

Tidak berhenti sampai di situ, tim media kemudian melakukan penelusuran lanjutan dengan menemui Ketua P2SP SDN Gunung Raja untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Dalam wawancara, Ketua P2SP mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh pihak sekolah untuk menjadi ketua dan kemudian menyanggupi permintaan tersebut.

Namun, terdapat keterangan yang menjadi perhatian ketika pembicaraan menyentuh persoalan pengadaan material dan pengelolaan anggaran. Ketua P2SP mengaku hanya mengetahui bahwa material yang akan digunakan untuk pembangunan sudah tersedia di lokasi sekolah.

Sementara mengenai asal pembelian material, toko atau pemasok yang menyediakan barang, jumlah pengeluaran uang untuk pembelian material, hingga rincian transaksi, dirinya mengaku tidak mengetahuinya.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada konfirmasi dari pihak bendahara mengenai pengeluaran untuk pembelian material tersebut. Keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme koordinasi dan pengendalian internal P2SP berjalan.

“Awalnya saya diminta untuk jadi Ketua P2SP oleh pihak sekolah, dan saya menyanggupi. Tetapi, terkait pembelanjaan material untuk pembangunan tersebut saya belum mengetahui bahkan belum ada laporan bendahara ke saya, jadi saya tidak tahu. Saya dipanggil saat material memang sudah ada dilokasi sekolah yang dibangun. hingga saat ini pekerjaan tersebut sudah berlangsung sekitar 6 hari” ungkap Ketua P2SP”

Mengingat kegiatan revitalisasi tersebut menggunakan dana bantuan pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Artinya setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar administrasi dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Pengadaan material semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen pembelian, nota atau kuitansi, catatan jumlah barang yang diterima, harga satuan, serta kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Memang, tidak setiap transaksi harus diketahui secara langsung oleh ketua P2SP karena terdapat pembagian tugas di antara pengurus. Namun, pembagian tugas tersebut tidak boleh menyebabkan hilangnya transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pertanyaannya, siapa yang melakukan pengendalian? siapa yang memeriksa kesesuaian pembelian dengan RAB? dan bagaimana seluruh transaksi nantinya dipertanggungjawabkan?

Hal ini penting untuk dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan bantuan tersebut. Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 memiliki pedoman khusus.

Di antaranya Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, terdapat Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Nomor 1058/C3/KPA/I/SK/2026. Tentang Panduan Pelaksanaan dan Laporan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2026.

Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban bantuan revitalisasi.

Dalam hal keselamatan kerja, terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang harus diperhatikan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Artinya penerapan keselamatan kerja di lokasi pembangunan tidak boleh diabaikan. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan APD tersedia, pekerja mendapatkan pengarahan, dan pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan.

Atas sejumlah temuan tersebut, tim media memandang perlu adanya penjelasan dari Kepala Sekolah SDN Gunung Raja selaku pihak yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, melalui ruang hak jawab di media ini.

Tim media menegaskan bahwa penelusuran ini bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar bantuan pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

Pembangunan sekolah dengan menggunakan uang negara harus mengedepankan keterbukaan, kualitas pekerjaan, keselamatan tenaga kerja, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.