Pratamanews.com
Lampung Utara – Mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya terkait pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Gunung Raja, Sungkai Barat, pihak pelaksana melalui P2SP memberikan sejumlah penjelasan dan klarifikasi.
Klarifikasi tersebut berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja dari luar Kecamatan Sungkai Barat serta mekanisme pelaporan penggunaan anggaran, khususnya pengadaan material pembangunan.
Terkait keberadaan pekerja dari Kotabumi, pihak pelaksana menjelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja tersebut bukan semata-mata karena adanya penunjukan dari pihak kedinasan.
Menurut penjelasan pihak pelaksana, sebelum pekerjaan dimulai, koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, mereka membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang konstruksi agar pekerjaan dapat berjalan sesuai kebutuhan teknis.
Pihak pelaksana juga menyampaikan bahwa permintaan bantuan tenaga kerja dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak. Mengingat kebutuhan terhadap kepala tukang yang benar-benar berpengalaman dan memahami pekerjaan pembangunan.
Dengan demikian, keterlibatan pekerja dari Kotabumi disebut sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai pekerjaan. Bukan semata-mata keputusan sepihak dari lingkungan kedinasan.
Sementara itu, mengenai persoalan laporan pengadaan material yang sebelumnya disampaikan Ketua P2SP belum diterima. Pihak pelaksana memberikan penjelasan bahwa pada saat wawancara sebelumnya, laporan dari bendahara memang belum disampaikan kepada yang bersangkutan.
Namun, dalam perkembangan berikutnya, pihak pelaksana menyatakan bahwa laporan bendahara tersebut kini telah disampaikan dan persoalan koordinasi pelaporan sudah ditindaklanjuti.
“Saat ini, saya sudah menerima laporan dari bendahara terkait dengan pembelanjaan material dan sudah saya periksa. Semua sudah jelas dan sesuai, termasuk rekrut tenaga ahli yang berasal dari luar kecamatan, karena disini SDM-nya terbatas” ungkap ketua P2SP.
Pihak pelaksana juga mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan mungkin belum sepenuhnya sempurna, kareba masih tahap awal. Akan tetapi, tahapan pekerjaan dan proses perbaikan yang terus dilakukan agar hasil pembangunan dapat memenuhi standar serta ketentuan yang berlaku.
Atas klarifikasi tersebut, tim media memandang bahwa penjelasan pihak pelaksana merupakan bagian penting dalam melengkapi informasi yang sebelumnya telah dipublikasikan.
Tim media menegaskan bahwa pemberitaan awal dilakukan berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan narasumber pada saat itu.
Sementara klarifikasi terbaru menjadi informasi lanjutan yang perlu diketahui masyarakat. Terkait pengelolaan anggaran revitalisasi senilai satu milyar enam ratus juta yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Dalam hal ini, transparansi administrasi, bukti transaksi pengadaan material, kesesuaian realisasi dengan RAB, serta kualitas pekerjaan tetap menjadi aspek penting untuk diperhatikan.
Begitu pula dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturannya selama proses pembangunan berlangsung.
Media ini tetap membuka ruang komunikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait apabila terdapat informasi tambahan maupun hal-hal yang perlu diluruskan.
Pada prinsipnya, pengawasan media bukan untuk mencari kesalahan atau menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan program pemerintah berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan serta masyarakat.
