Pratamanews.Com – Surabaya – Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) berencana menggelar aksi damai selama lima hari berturut-turut, mulai Senin hingga Jumat, 16–20 Juni 2025, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang dianggap menyakiti hati masyarakat Suku Madura.
Informasi mengenai aksi ini pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan video dan poster di media sosial, termasuk Facebook dan TikTok, yang kemudian viral dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya dan Kasat Intelkam, FSMI menyebutkan bahwa aksi ini merupakan respons atas pernyataan Wali Kota yang dianggap mendiskreditkan Suku Madura, terutama dalam konteks penertiban juru parkir liar di sejumlah toko modern.
Aksi akan dilaksanakan di dua titik strategis, yakni di Balai Kota Surabaya dan kediaman resmi Wali Kota. Titik kumpul massa ditetapkan di Jalan Raya Tembok Dukuh, dengan estimasi jumlah peserta mencapai 1.000 orang. FSMI juga menyatakan akan membawa mobil komando, spanduk, poster, serta ban bekas sebagai alat peraga dalam aksi.
Tuntutan FSMI
Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan FSMI dalam aksi damai tersebut antara lain:
1. Meminta Wali Kota Surabaya menghentikan pernyataan yang dinilai menyakiti masyarakat Madura.
2. Mengakhiri tindakan-tindakan yang dianggap memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
3. Fokus pada pembangunan pendidikan dan infrastruktur kota, bukan pencitraan pribadi.
4. Tidak lagi tampil layaknya selebritas atau “TikToker”.
5. Tidak bersikap seolah-olah menjadi “raja” di Kota Surabaya.
FSMI menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi damai demi menjaga keharmonisan antar suku dan etnis di Surabaya.
Respons Warganet dan Masyarakat
Meski aksi ini mengatasnamakan solidaritas masyarakat Madura, sejumlah warganet yang mengaku berasal dari Madura justru menyuarakan pandangan berbeda. Seperti komentar Iwan Genol di laman Facebook Surabaya Terkini, “Saya orang asli Madura, yang sudah lama tinggal di Surabaya. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya. Lanjutkan!”
Komentar lainnya datang dari akun bernama Echa Zahra yang menyoroti nada ancaman dalam pernyataan salah satu anggota FSMI. “Orang ini berkata dengan nada ancaman: Kami akan melumpuhkan Kota Surabaya. Ini pernyataan yang bikin gaduh. Kota Surabaya dihuni banyak suku dan menjadi jantung ekonomi nasional. Jika ada yang ingin melumpuhkan kota ini, berarti siap berhadapan dengan banyak elemen masyarakat,” tulisnya.
Banyak komentar lain juga menunjukkan dukungan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi dan kebijakannya dalam menertibkan parkir liar, yang selama ini menjadi salah satu masalah laten di kota besar.
Klarifikasi Wali Kota Surabaya
Menanggapi polemik yang berkembang, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan penertiban parkir tidak menyasar kelompok atau suku tertentu. Ia merujuk pada regulasi yang sudah tertuang dalam peraturan daerah.
“Di ayat 14 Perda Nomor 3 Tahun 2018 jelas disebutkan bahwa setiap tempat usaha harus menyediakan petugas parkir resmi yang memiliki identitas dari perusahaan pengelola parkir,” tegas Eri.
Lebih lanjut, Eri juga mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perusahaan, yang mewajibkan pemilik minimarket atau toko modern untuk menyediakan lahan parkir dan menunjuk petugas parkir resmi. Menurutnya, langkah ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja serta mencegah praktik pungutan liar.
“Saya tidak pernah menyebut atau menyinggung suku apapun. Yang saya tegakkan adalah aturan. Saya hanya ingin Surabaya menjadi kota yang tertib dan nyaman untuk semua,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pers di Balai Kota.
Imbauan untuk Menjaga Kondusivitas
Menanggapi potensi gesekan antar kelompok, pihak kepolisian mengaku telah menerima surat pemberitahuan aksi dan akan mengawal jalannya demonstrasi agar tetap tertib dan damai.
“Kami akan tempatkan personel di titik-titik aksi untuk memastikan tidak terjadi benturan. Kami juga mengimbau para peserta aksi dan masyarakat umum agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi,” ujar perwakilan Polrestabes Surabaya.
FSMI sendiri mengklaim bahwa aksi mereka dilakukan demi menciptakan iklim sosial yang lebih sehat dan adil, namun banyak pihak berharap agar protes tersebut tidak melampaui batas hukum dan tetap menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan pendapat.
[4R]
