Pratamanews.com – Gresik — Ratusan warga Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengamuk dan menggeruduk kantor pemerintahan desa (Pemdes) setempat pada Senin (30/6/2025). Aksi massa ini dipicu kemarahan atas dugaan sulitnya akses masyarakat terhadap mobil siaga desa, yang disebut-sebut turut menyebabkan keterlambatan penanganan medis bagi seorang warga hingga berujung maut.
Peristiwa bermula pada Minggu (29/6) dini hari, ketika seorang warga dilaporkan dalam kondisi kritis akibat Demam Berdarah Dengue (DBD). Pihak keluarga segera mencari bantuan dengan mencoba meminjam mobil siaga desa untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada kepastian siapa yang memegang kunci kendaraan tersebut.
“Kami telepon, kami datangi, tapi jawabannya saling lempar. Ada yang bilang kuncinya di orang ini, yang lain bilang belum tahu. Padahal waktu itu kondisinya darurat,” ujar salah satu warga yang turut dalam aksi protes.
Karena tidak mendapatkan akses ke mobil siaga, keluarga akhirnya membawa pasien menggunakan kendaraan seadanya, yaitu tosa milik warga. Sayangnya, nyawa pasien tidak tertolong. Ia sempat dirawat di Puskesmas, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik dan dinyatakan meninggal dunia.
Keesokan harinya, hampir seratus warga berkumpul di kantor desa untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh ketika audiensi dengan kepala desa berlangsung panas. Beberapa warga meluapkan amarah dengan melempar kursi, yang terekam kamera ponsel dan kini tersebar luas di media sosial.
“Kami hanya ingin tahu kenapa mobil siaga desa tidak bisa kami pinjam saat butuh. Ini bukan kali pertama masyarakat dipersulit,” teriak seorang warga dalam rekaman video yang beredar.
Kapolsek Panceng, Iptu Nasuka, membenarkan adanya aksi massa tersebut. Menurutnya, kericuhan yang terjadi dipicu oleh kesalahpahaman terkait prosedur peminjaman mobil siaga desa.
“Itu hanya kesalahpahaman. Warga ingin mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban. Tapi memang situasi sempat memanas saat audiensi,” terang Iptu Nasuka saat dikonfirmasi.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepala Desa Banyutengah terkait insiden tersebut. Namun, aksi warga telah membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas penggunaan fasilitas milik desa, khususnya mobil siaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam layanan kegawatdaruratan masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, yang enggan disebutkan namanya, menyayangkan terjadinya insiden tersebut dan mendesak agar pemerintah desa segera melakukan evaluasi internal.
“Jangan sampai fasilitas milik publik justru menjadi polemik. Harus ada SOP yang jelas. Siapa pemegang kunci, bagaimana prosedurnya saat malam hari atau kondisi darurat,” tegasnya.
Sementara itu, beberapa aktivis sosial di Gresik turut angkat bicara, menyerukan agar kasus ini tidak hanya berhenti pada permintaan maaf atau klarifikasi, melainkan menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan publik di tingkat desa.
Warga Banyutengah berharap kejadian tragis ini menjadi yang terakhir. Mereka menuntut transparansi, kejelasan prosedur, dan tanggung jawab atas kejadian yang telah menelan korban jiwa tersebut.
[4r/Ew]
