BANYUWANGI ||PratamaNews.com|| selama ini dikenal sebagai kabupaten yang sarat prestasi. Berbagai penghargaan tingkat nasional hingga internasional kerap diraih, menjadikan daerah ujung timur Pulau Jawa ini dielu-elukan sebagai contoh keberhasilan pembangunan daerah. Namun di balik gemerlap penghargaan tersebut, masih ada sisi lain Banyuwangi yang luput dari perhatian publik—yakni wilayah utara yang hingga kini masih terisolir dan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. (08/06/2026)
Wilayah utara Banyuwangi, yang membentang dari Kecamatan Wongsorejo hingga Ketapang, menghadapi kenyataan pahit berupa minimnya fasilitas publik, terutama di bidang kesehatan. Di kawasan ini, masyarakat hanya bergantung pada puskesmas yang jumlahnya terbatas dan tidak memiliki tenaga medis spesialis. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan memadai, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan profesional.
ADV. Nurul Safi’i, S.H., M.H., C.MSP, pemerhati kebijakan publik, menyoroti serius kondisi tersebut. Menurutnya, kemajuan Banyuwangi yang selama ini dibanggakan tidak boleh menutupi fakta bahwa masih ada wilayah yang tertinggal dan membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah daerah. Ia menilai, fokus pembangunan yang terlalu berat pada pencitraan dan penghargaan justru berpotensi mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan di pusat kota, sementara masyarakat di wilayah utara harus berjuang sendiri untuk mendapatkan layanan dasar,” tegas Safi’i. Ia menambahkan, ketimpangan ini menjadi bukti bahwa pembangunan di Banyuwangi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.
Selain masalah kesehatan, infrastruktur transportasi di wilayah utara juga menjadi sorotan. Jalan provinsi yang menjadi satu-satunya akses utama sering kali mengalami kemacetan, terutama saat musim liburan atau ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini memperparah kesulitan warga yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju rumah sakit umum daerah (RSUD) di pusat kota. Dalam keadaan darurat, keterlambatan penanganan medis bisa berakibat fatal.
Safi’i menilai, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan. Ia mendorong agar anggaran daerah tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek yang bersifat seremonial atau berorientasi pada penghargaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Kritik ini menjadi pengingat penting bahwa kemajuan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyuwangi, dengan segala potensi dan prestasinya, diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan agar tidak ada lagi daerah yang terisolir dan tertinggal di tengah gegap gempita pencapaian. (Tiem)
